new bisnis

dari "news.fajar.co.id"
Pemerintah Tawarkan 87 Proyek Infrastruktur
JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka kesempatan kepada investor swasta berpartisipasi sebagai publice private partenership (PP) di sektor transportasi. Investasi yang dibutuhkan hingga lima tahun kedepan mencapai Rp 270 triliun sampai Rp 300 triliun.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, menyebut, upaya mencari mitra tersebut akan dilakukan pemerintah dalam ajang Asia Pacific Ministerial Conference PPP yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 14-17 April 2010.

Perhelatan itu digelar dua tahun sekali dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur negara-negara anggota United Nations Economic and Social Commision for Asian and The Pacific (Unescap). "Kita akan tawarkan di situ," ujarnya.

Menurut Bambang, kebutuhan dana sektor transportasi yang akan dibangun dalam jangka menengah berdasarkan hitungan yang dilakukan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Sementara dana yang dimiliki pemerintah diperkirakan tidak akan mencukupi untuk membiayai semuanya. "Dari total dana yang dibutuhkan, kemampuan pemerintah mungkin hanya 10 persen saja," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya harus bergerak cepat untuk mencari dana-dana segar dari pihak swasta. Dalam rangka kerja sama itu, pemerintah Indonesia akan menawarkan beberapa skema yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Hal itu akan dinegosiasikan dalam pertemuan-pertemuan yang penting selanjutnya. "Skema investasinya bisa G to G (government to government) atau B to B (bussines to bussines)," lanjutnya.

Dalam acara tersebut, Kemenhub akan mempresentasikan sejumlah proyek untuk ditawarkan kepada investor dari sejumlah negara. Antara lain pengembangan moda kereta angkutan barang di Kalimantan Timur, kereta angkutan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Riau, pengembangan pelabuhan Dumai dan pengembangan pelabuhan Bali. "Banyak proyek yang akan kita tawarkan kepada swasta," tukasnya.

Bambang mengaku tidak bisa merinci satu per satu proyek-proyek yang akan ditawarkan di ajang tersebut. Namun begitu, dia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai proyek-proyek itu.

"Kami sudah membahas dengan Kepala BKPM, proyek mana saja yang menjadi benchmark untuk ditawarkan. Yang saya sebut tadi beberapa di antaranya, tentunya masih ada yang lain, saya nggak ingat," ungkapnya.

Pemerintah Indonesia berencana menawarkan 87 proyek infrastruktur yang tersebar di 18 provinsi untuk dibiayai dan dilaksanakan pembangunannya. Dari total rencana proyek yang akan ditawarkan tersebut, sektor transportasi mendapatkan porsi yang cukup besar.

"Kita memang harus memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartsisipasi dalam pembangunan, khususnya di bidang transportasi," jelasnya. (jpnn)