new bisnis

JAKARTA (sumber : Bisnis.com): Pemprov Maluku menawarkan investasi baru pada sektor perkebunan dan moda transportasi sebesar Rp11,7 triliun.

Pemda menjanjikan kemudahan perizinan jika investor mau masuk ke daerah tersebut. Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menyampaikan untuk kebutuhan perkebunan, terutama pada sektor kelapa sawit diperkirakan butuh Rp5 triliun untuk mengembangkan kawasan seluas 500.000 hektare.

"Kami mencoba mengembangkan lahan perkebunan kelapa sawit. Setidaknya ada lebih dari 500.000 hektare lahan tersedia di Maluku," ujarnya di sela-sela Maluku-Maluku Utara Investment Day 2010, sore ini.

Menurut dia, sejumlah korporasi papan atas sudah mengajukan diri untuk menggarap lahan di Maluku, seperti Sinar Mas Group, Astra Agro Lestari, Nusaina Group dan lainnya.

Dia menjelaskan perusahaan perkebunan itu akan diarahkan untuk menggarap lahan di kawasan Pulau Seram dan Pulau Buru. Selain itu, sambungnya, pemerintah daerah juga akan mengembangkan moda transportasi darat, kapal laut, dan udara dengan nilai investasi yang dibutuhkan sebesar Rp6,7 triliun. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2014.

Biaya untuk proyek modal transportasi itu, paparnya, dibutuhkan untuk membangun sarana pelabuhan, bandara, pembangunan jalan lingkar pulau dan pengadaan kapal roro. Khusus kapal roro, lanjutnya, pemerintah menargetkan 30 kapal roro.

"Dalam setiap tahun akan dilakukan pengadaan 5-6 kapal roro. Tahun lalu, sudah dilakukan pengadaan lima kapal roro, tahun ini akan ditambah lagi," tambahnya.

Untuk investasi di kawasan Maluku, dia menjanjikan mempermudah perizinan. Saat ini perizinan paling lama 2 minggu dari semula 3-4 bulan. Selain itu, tambahnya, pemerintah daerah juga menyediakan kantor perwakilan di Jakarta untuk mempermudah proses perizinan. "Perizinan juga bisa dilakukan secara online," ujarnya.(yn)

dari "news.fajar.co.id"
Pemerintah Tawarkan 87 Proyek Infrastruktur
JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka kesempatan kepada investor swasta berpartisipasi sebagai publice private partenership (PP) di sektor transportasi. Investasi yang dibutuhkan hingga lima tahun kedepan mencapai Rp 270 triliun sampai Rp 300 triliun.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, menyebut, upaya mencari mitra tersebut akan dilakukan pemerintah dalam ajang Asia Pacific Ministerial Conference PPP yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 14-17 April 2010.

Perhelatan itu digelar dua tahun sekali dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur negara-negara anggota United Nations Economic and Social Commision for Asian and The Pacific (Unescap). "Kita akan tawarkan di situ," ujarnya.

Menurut Bambang, kebutuhan dana sektor transportasi yang akan dibangun dalam jangka menengah berdasarkan hitungan yang dilakukan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan sangatlah besar. Sementara dana yang dimiliki pemerintah diperkirakan tidak akan mencukupi untuk membiayai semuanya. "Dari total dana yang dibutuhkan, kemampuan pemerintah mungkin hanya 10 persen saja," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya harus bergerak cepat untuk mencari dana-dana segar dari pihak swasta. Dalam rangka kerja sama itu, pemerintah Indonesia akan menawarkan beberapa skema yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Hal itu akan dinegosiasikan dalam pertemuan-pertemuan yang penting selanjutnya. "Skema investasinya bisa G to G (government to government) atau B to B (bussines to bussines)," lanjutnya.

Dalam acara tersebut, Kemenhub akan mempresentasikan sejumlah proyek untuk ditawarkan kepada investor dari sejumlah negara. Antara lain pengembangan moda kereta angkutan barang di Kalimantan Timur, kereta angkutan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Riau, pengembangan pelabuhan Dumai dan pengembangan pelabuhan Bali. "Banyak proyek yang akan kita tawarkan kepada swasta," tukasnya.

Bambang mengaku tidak bisa merinci satu per satu proyek-proyek yang akan ditawarkan di ajang tersebut. Namun begitu, dia mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai proyek-proyek itu.

"Kami sudah membahas dengan Kepala BKPM, proyek mana saja yang menjadi benchmark untuk ditawarkan. Yang saya sebut tadi beberapa di antaranya, tentunya masih ada yang lain, saya nggak ingat," ungkapnya.

Pemerintah Indonesia berencana menawarkan 87 proyek infrastruktur yang tersebar di 18 provinsi untuk dibiayai dan dilaksanakan pembangunannya. Dari total rencana proyek yang akan ditawarkan tersebut, sektor transportasi mendapatkan porsi yang cukup besar.

"Kita memang harus memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartsisipasi dalam pembangunan, khususnya di bidang transportasi," jelasnya. (jpnn)